PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

1. PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

          Ahli ekonomi menyatakan bahwa perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan negara, sehingga jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya.

          Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah:

1. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri saja, sehingga harus dilakukan impor dari negara yang memproduksinya.

2. Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri.

3. Sebagai sarana untuk melakukan proses ahli teknologi

4. Sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya.

5. Dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak dan/atau keuntungan berbanding.

2. HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

          Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan diantaranya adalah:

     1. Hambatan Tarif

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor). Bentuk penetapan tarif ada dua jenis, yaitu: 

• Tarif Ad-volarem, yaitu ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor. 
• Tarif spesifik, yaitu tariff yang didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu. 

2. Hambatan Kuota

Kuota dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu negara dengan menetukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut.

3. Hambatan Dumping

Dumping adalah suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri dibanding harga di dalam negeri untuk produk yang sama.

4. Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB).

3. NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

          Neraca pembayaran luar negeri Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor luar negeri. Pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia dintaranya: 

• Neraca perdagangan, merupakan kelompok transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang (migas/non-migas). 
• Neraca jasa, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa. 
• Neraca berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa. 
• Neraca lalu lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu lintas modal pemerintah bersih (selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok) dan lalu lintas modal swasta bersih, serta lalu lintas modal bersih lainnya (selisih antara penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN). 
• Selisih yang belum diperhitungkan.
• Neraca lalu lintas moneter, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

4. PERAN KURS VALUTA ASING

          Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit, maka dari itu dibuatlah alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antarnegara) atau disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing.

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan/ dikorbankan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing, dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-

Penentuan Kurs Valuta Asing

Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing:

1. Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standar atau patokannya.
2. Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates)
3. Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.

Akibat kurs yang tidak sesuai

Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam.

Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.

Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia adalah sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit).

Sumber:

DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/peranan-kurs-valuta-asing-pada-perekonomian-indonesia/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

1. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

          Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. Secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos:

·         Dari sisi penerimaan terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

·         Dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis, karena mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, yaitu pinjaman luar negeri masih cukup besar. Namun, mulai tahun terakhir PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Ini dikarenakan peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI (Inter Govermmental Group on Indonesia) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa, sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

2. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

          Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

          Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

          Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR.

          Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

3. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Sumber penerimaan negara berasal dari: 
1. Penerimaan Pajak meliputi

·       Pajak Penghasilan (PPh)

     ·     Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

·     Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

·     Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai

·     pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

          2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi

·      penerimaan dari sumber daya alam

·      setoran laba BUMN

·      penerimaan bukan pajak lainnya

3        3. Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.

4. PERKIRAAN PENGELUARAN

Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1    1. Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana, diantaranya:

·       pengeluaran untuk belanja pegawai

·       pengeluaran untuk belanja negara

·       pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·       pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·       pengeluaran lain-lain

2    2. Pengeluaran Pembangunan

·       pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara

·       pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah

·       pengeluaran pembangunan lainnya

5. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

          Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1     1. Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

·       Produksi minyak rata-rata per hari

·       Harga rata-rata ekspor minyak mentah

2    2. Penerimaan Dalam Negeri di luar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

·       Pajak Penghasilan (PPh)

·       Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

·       bea masuk

·       cukai

·       pajak ekspor

·       Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

·       bea materai

·       pajak lainnya

·       penerimaan bukan pajak

·       penerimaan dari hasil penjualan BBM

3. Penerimaan Pembangunan
Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

Sumber:

DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

1. STRUKTUR PRODUKSI

          Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.

2. PENDAPATAN NASIONAL

         Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Produksi (GDP)

          GDP (Gross Domestic Product) atau Produksi Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menghitung GDP, yaitu:
1. GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhirnya saja (mobil) yang akan dihitung.

2.   2. Menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen.

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

          GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Ilustrasi perhitungannya adalah:

Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk konsumsi)      XXX

Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi)                XXX

Pengeluaran pemerintah (Goverment Expenditure)              XXX

Sektor luar negeri/Export Netto (Ekspor-Impor)                (XXX) +

                    Pendapatan Nasional (GNP) Indonesia adalah            XXX

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

      NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Ilustrasi sederhana dari perhitungan NI adalah:

          Pendapatan dari sektor rumah tangga berupa gaji/upah     XXX

          Pendapatan dari sektor swasta laba, misalnya                   XXX

          Pendapatan pemerintah                                                XXX

          Pendapatan sektor luar negeri, devisa misalnya                 XXX  +

                   Pendapatan Nasional Indonesia (NI)                        XXX

Pendapatan Nasional yang siap dibelanjakan (Y Disposible)

      Pendapatan nasional (Y) disposable adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Formulanya perhitungannya:

Y disposable = NI + Tr – Tx langsung, dimana

          Tr = Government Transfer (pengeluaran pemerintah), subsidi pemerintah

          Tx = Pajak langsung

Y Pribadi

       Pendapatan nasional pribadi adalah pendapatn nasional disposable yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung dengan formula:

          Yp = Yd – Tx pribadi, dimana

          Yp = Pendapatan Nasional Pribadi

          Yd = Pendapatan Nasional Disposable

Pendapatan Nasional Per Kapita

        Pendapatan per kapita/tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).

3. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL & KEMISKINAN

          Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu negara adalah masalah kemiskinan. Untuk itulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogi Pembangunan yang didalamnya ada poin pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan masih cukup besar, namun upaya untuk mengentaskan mereka terus diupayakan. Diantaranya adalah dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sumber: DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

1. KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA

          Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara melalui industri pariwisata. Namun keadaan tersebut dapat pula menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumebr daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Begitu juga jika banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan.

          Indonesia hanya mengenal dua musim. Kondisi ini menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Maka diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

          Negara Indonesia kaya akan tambang, dalam sejarahnya salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5%. Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi andalan, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

2. MATA PENCAHARIAN

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya:

• Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan dan sejenisnya.
• Kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam prosentase.
• Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah:

• memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya bidang pertanian.
• meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika mungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja.
• mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis.
• menunjang kegiatan transmigrasi.

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

          Pertumbuhan penduduk di Indonesia sebelum Orde Baru masih cukup tinggi +/- 2,8%. Setelah pemerintah Orde Baru, mulai Rapelita I sampai dengan Rapelita IV, pertumbuhan  penduduk hanya berkisar antara 2,1% s/d 2,3% dan 1,9% diperkirakan untuk Rapelita selanjutnya. Pertumbuhan yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah: 

• Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). 
• Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibatnya terjadi ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah:

a   1. Penyelenggaraan transmigrasi.

b   2. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja di daerah tertinggal.

Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancer. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenag kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak.

4. INVESTASI

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting. Upaya-upaya tmbahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan yaitu:

•   Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.
•   Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.
•   Menciptakan iklim investasi yan menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia. 
•   Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan pengkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkata produktifitas.
  
  

Sumber:
DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Salah satu konsep penting dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993).

Macam-macam strategi pembangunan, yaitu:

A. Strategi Pertumbuhan

Inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:

• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal.
• Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali. 
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi. 
• Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

B. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi pembangunan ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

C. Strategi Ketergantungan

Inti dari konsep ketergantungan adalah:

Jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.

D. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Kondisi ini dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).

E. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN

          Pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi berwawasan ruanglah yang digunakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ada 4, yaitu:

•  Sumber daya alam 
• Jumlah dan kualitas penduduk 
• Modal 
• Sikap dan mental masyarakat

3. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
     Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi).

Strategi-strategi tersebut kemudian di pertegas dengan diterapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni : 

• REPELITA I: Meletakan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA II: Meletakan titik berat pada sektor pertanian dengan menngkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA III: Meletakan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA IV: Meletakan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pagan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Manfaat perencanaan menurut Bintoro Tjokromidjojo:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif.
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni:

Periode sebelum Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1945-1950

Periode 1951-1955

Periode 1956-1960

Periode 1961-1965

Periode setelah Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1966 s/d 1958, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi

Periode Repelita I      : 1969/70 - 1973/74

Periode Repelita II     : 1974/75 - 1978-79

Periode Repelita III    : 1979/80 - 1983-84

Periode Repelita IV    : 1984/85 - 1988/89

Periode Repelita V     : 1989/90 – 1993/94

Sumber: DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma