STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

1. STRUKTUR PRODUKSI

          Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.

2. PENDAPATAN NASIONAL

         Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Produksi (GDP)

          GDP (Gross Domestic Product) atau Produksi Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menghitung GDP, yaitu:
1. GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhirnya saja (mobil) yang akan dihitung.

2.   2. Menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen.

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

          GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Ilustrasi perhitungannya adalah:

Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk konsumsi)      XXX

Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi)                XXX

Pengeluaran pemerintah (Goverment Expenditure)              XXX

Sektor luar negeri/Export Netto (Ekspor-Impor)                (XXX) +

                    Pendapatan Nasional (GNP) Indonesia adalah            XXX

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

      NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Ilustrasi sederhana dari perhitungan NI adalah:

          Pendapatan dari sektor rumah tangga berupa gaji/upah     XXX

          Pendapatan dari sektor swasta laba, misalnya                   XXX

          Pendapatan pemerintah                                                XXX

          Pendapatan sektor luar negeri, devisa misalnya                 XXX  +

                   Pendapatan Nasional Indonesia (NI)                        XXX

Pendapatan Nasional yang siap dibelanjakan (Y Disposible)

      Pendapatan nasional (Y) disposable adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Formulanya perhitungannya:

Y disposable = NI + Tr – Tx langsung, dimana

          Tr = Government Transfer (pengeluaran pemerintah), subsidi pemerintah

          Tx = Pajak langsung

Y Pribadi

       Pendapatan nasional pribadi adalah pendapatn nasional disposable yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung dengan formula:

          Yp = Yd – Tx pribadi, dimana

          Yp = Pendapatan Nasional Pribadi

          Yd = Pendapatan Nasional Disposable

Pendapatan Nasional Per Kapita

        Pendapatan per kapita/tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).

3. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL & KEMISKINAN

          Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu negara adalah masalah kemiskinan. Untuk itulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogi Pembangunan yang didalamnya ada poin pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan masih cukup besar, namun upaya untuk mengentaskan mereka terus diupayakan. Diantaranya adalah dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sumber: DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

1. KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA

          Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara melalui industri pariwisata. Namun keadaan tersebut dapat pula menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumebr daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Begitu juga jika banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan.

          Indonesia hanya mengenal dua musim. Kondisi ini menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Maka diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

          Negara Indonesia kaya akan tambang, dalam sejarahnya salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5%. Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi andalan, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

2. MATA PENCAHARIAN

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya:

• Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan dan sejenisnya.
• Kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam prosentase.
• Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah:

• memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya bidang pertanian.
• meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika mungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja.
• mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis.
• menunjang kegiatan transmigrasi.

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

          Pertumbuhan penduduk di Indonesia sebelum Orde Baru masih cukup tinggi +/- 2,8%. Setelah pemerintah Orde Baru, mulai Rapelita I sampai dengan Rapelita IV, pertumbuhan  penduduk hanya berkisar antara 2,1% s/d 2,3% dan 1,9% diperkirakan untuk Rapelita selanjutnya. Pertumbuhan yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah: 

• Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). 
• Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibatnya terjadi ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah:

a   1. Penyelenggaraan transmigrasi.

b   2. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja di daerah tertinggal.

Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancer. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenag kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak.

4. INVESTASI

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting. Upaya-upaya tmbahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan yaitu:

•   Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.
•   Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.
•   Menciptakan iklim investasi yan menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia. 
•   Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan pengkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkata produktifitas.
  
  

Sumber:
DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Salah satu konsep penting dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993).

Macam-macam strategi pembangunan, yaitu:

A. Strategi Pertumbuhan

Inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:

• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal.
• Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali. 
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi. 
• Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

B. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi pembangunan ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

C. Strategi Ketergantungan

Inti dari konsep ketergantungan adalah:

Jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.

D. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Kondisi ini dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).

E. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN

          Pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi berwawasan ruanglah yang digunakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ada 4, yaitu:

•  Sumber daya alam 
• Jumlah dan kualitas penduduk 
• Modal 
• Sikap dan mental masyarakat

3. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
     Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi).

Strategi-strategi tersebut kemudian di pertegas dengan diterapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni : 

• REPELITA I: Meletakan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA II: Meletakan titik berat pada sektor pertanian dengan menngkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA III: Meletakan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA IV: Meletakan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pagan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Manfaat perencanaan menurut Bintoro Tjokromidjojo:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif.
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni:

Periode sebelum Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1945-1950

Periode 1951-1955

Periode 1956-1960

Periode 1961-1965

Periode setelah Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1966 s/d 1958, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi

Periode Repelita I      : 1969/70 - 1973/74

Periode Repelita II     : 1974/75 - 1978-79

Periode Repelita III    : 1979/80 - 1983-84

Periode Repelita IV    : 1984/85 - 1988/89

Periode Repelita V     : 1989/90 – 1993/94

Sumber: DIGITAL BOOKS Tahun Ajaran ATA Tingkat 1 Universitas Gunadarma

PELAKU EKONOMI

PARA PELAKU EKONOMI

            

             Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yaitu:

     1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

     2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

     3. Koperasi

              

         BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dari negara. Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945.

Peranan BUMN dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Seperti yang tercermin di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 bahwa kedudukan atau peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia antara lain:

• Bahwa perusahaan negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.

• Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali.

Latar Belakang Pendirian BUMN

Tujuan pemerintah mendirikan BUMN, yaitu:

•  Memberikan pelayan kepada msyarakat.
•  Menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
• Mencegah terjadinya monopoli oleh swasta. 
•  Memperluas lapangan kerja.

Tiga Bentuk BUMN 

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Perusahaan negara yang seluruh modlanya berasal dari kekayaan negara dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

·            2. Perusahaan Umum (PERUM)

Perusahaan negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan utama pendirian Perum ialah memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus untuk meraih keuntungan.

·            3. Persero

Perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham dan sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta (<50%). Tujuan dari Persero ini adalah untuk meraih keuntungan.

Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain:

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat.

2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat.

4. Mengembangkan perekonomian nasional.

5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sejarah Perkembangan:

·    1950-1959 Sistem Ekonomi Liberal (Masa Demokrasi Liberal)

·    1959-1966 Sistem Ekonomi Etatisme (Masa Demokrasi Terpimpin)

·    1966-1998 Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi)

     1998-Sekarang Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal

 
A. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

        Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu merumuskan bentuk perekonomian Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.

            Sebagai contoh, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk sistem ekonomi baru  yang dinamakan Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993): 

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
• Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia dipelihara oleh negara.

Dengan demikian di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:

Free Fight Liberalis, yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme, yaitu keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertenu sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.

 
B. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

            Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945-1965, semua tokoh negara sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi Indonesia pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi selanjutnya.

            Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi dan perbaikan hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi.

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

A. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalis)

             Sistem perekonomian pasar adalah sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Ciri - ciri sistem perekonomian pasar:

1. Faktor-faktor produksi (tanah modal, tenaga kerja, kewirausahawan) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta.
2. Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserhkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku.
3. Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi.

B. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)

        Sistem perekonomian terencana atau yang biasa disebut sistem perekonomian terpusat adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini dapat kita lihat pada negara yang menganut paham komunisme, seperti Uni Soviet.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :  

1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
2. Hak milik perorangan tidak diakui.
3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

C. Sistem Ekonomi Campuran

         Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem perekonomian pasar dan sistem perekonomian perencanaan. Dalam sistem ini, baik swasta maupun pemerintah berperan dalam pengendalian ekonomi. Swasta berperan dalam mekanisme pasar, sedangkan pemerintah berperan dalam regulasi melalui berbagai kebijakan. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun yang benar-benar melaksanakan sistem ekonomi pasar ataupun sistem ekonomi terencana.

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :  

1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimban.

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

ARTI SISTEM

Istilah sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu systema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

Menurut Dumairy (1966), Sistem Ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan hidup dan pola masyarakat tempatnya berpijak.